• Sebanyak 28% responden menduga praktik pelaporan sumber dana yang tidak transparan merupakan hal yang umum terjadi di semua partai politik. Sebaliknya, 19% percaya bahwa praktik tersebut tidak pernah terjadi. Sementara itu, 30% mengaku tidak tahu dan 19% memilih tidak menjawab.
• Walaupun sebagian besar responden memiliki pengetahuan tentang sumber dana partai yang minim, lebih dari setengah (53%) responden setuju bahwa praktik pelaporan tidak transparan merupakan salah satu penyebab utama korupsi di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat melihat adanya hubungan antara intransparansi pelaporan sumber dana dengan korupsi politik.

Persepsi responden tentang intransparansi partai merupakan salah satu penyebab korupsi:

• Hanya sepertiga responden (33%) yang merasa marah dengan pernyataan “partai dibiarkan tidak melaporkan pemasukan dengan jujur dan terbuka”. Sisanya tidak merasa apa-apa (16%), merasa senang (10%), atau memilih tidak menjawab (42%). Kurangnya perasaan marah ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum melihat situasi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan atau pelanggaran moral.
• Hampir separuh (47%) responden setuju jika pemilih bersatu menyuarakan perubahan aturan dan undang-undang, maka semua partai politik akan melaporkan seluruh pemasukannya secara jujur dan terbuka.
• Namun sayangnya, sebagian besar responden masih enggan untuk dikenal sebagai pendorong perubahan. Sebanyak 36% responden menyatakan keberatan jika dianggap sebagai bagian dari kelompok yang menuntut perubahan aturan dan undang-undang. Hanya 17% yang tidak keberatan, sementara mayoritas (47%) memilih tidak menjawab pertanyaan ini.

Perasaan responden terhadap pernyataan “partai dibiarkan tidak melaporkan pemasukan dengan jujur dan terbuka”: