Kami telah mempublikasikan laporan penelitian lengkap (dalam bahasa Inggris) di halaman berikut.
Setidaknya sejak 2015, Indonesia belum pernah mencapai target energi terbarukan yang ditetapkan sendiri. Pemerintah berulang kali menurunkan dan menunda target tersebut. Padahal, transisi energi perlu dipercepat untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2050. Namun, transisi energi tidak cukup hanya berlangsung cepat; prosesnya juga harus adil. Transisi energi berisiko membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan menggusur masyarakat akibat pembangunan fasilitas energi terbarukan.
Untuk mencapai transisi energi yang cepat dan adil, publik harus mendesak pemerintah untuk membuat dan menegakkan kebijakan yang lebih ambisius. Tanpa desakan publik, pemerintah tidak menghadapi konsekuensi politik ketika membatalkan atau tidak memenuhi komitmennya. Karena itu, kami bertanya: apakah masyarakat Indonesia sudah memiliki niat untuk menuntut transisi energi yang cepat dan adil?
Untuk menjawabnya, kami melaksanakan survei Barometer Hijau, studi dua tahunan tentang opini publik terhadap perubahan iklim, transisi energi, perlindungan hutan, dan penggunaan lahan. Kami melaksanakan survei gelombang pertama pada 2026 dengan dukungan dana dari Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB).
Pada April hingga Mei 2026, kami mewawancarai secara tatap muka 2.033 responden berusia 18 tahun yang terpilih melalui metode sampling acak berjenjang di 19 wilayah perkotaan dan 18 wilayah perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum meminta pendapat, kami memberikan definisi singkat dalam bahasa sederhana tentang beberapa istilah terkait perubahan iklim dan transisi energi (misalnya bahan bakar fosil, energi terbarukan, dan transisi energi itu sendiri). Kami menganalisis niat responden untuk ikut aksi kolektif, seperti menandatangani petisi atau ikut unjuk rasa, menggunakan kerangka Social Identity Model of Collective Action (SIMCA).
Hasilnya, masyarakat belum punya niat yang kuat —setidaknya sampai saat ini. Untuk setiap bentuk dari sembilan aksi kolektif yang kami tanyakan, 81–95% responden belum pernah ikut. Kami menemukan tiga hambatan utama: literasi energi yang rendah, rasa ketidakadilan yang salah sasaran, dan identitas sebagai kelompok politik yang tidak tersalurkan karena belum percaya pada organisasi masyarakat sipil (OMS).
